Prayoga_DR

Harapan, Serta Hal-Hal yang Perlu dilakukan Pemerintah Indonesia dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Indonesia dan Peran Masyarakat dalam Mendukung Program Pemerintah tersebut Harapan bagi Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada saat ini tentunya pemerintah harus dapat bertindak lebih tegas serta adil dalam penegakkan hukum di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus bisa mendengarkan serta menerima para aspirasi rakyat yang tentunya menginginkan agar Negara Republik Indonesia bisa lebih baik dalam hal demokrasi serta adil dalam penegakkan hukum. Pemerintah Indonesia juga perlu lebih jelih lagi dalam memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya antara lain : Meningkatkan pelayanan pendidikan Mewujudkan keadilan Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat Menjamin rasa aman pada setiap masyarakat Melestarikan serta merawat lingkungan hidup Membangun infrastruktur yang memadai Selain itu, warga negara Indo...

Pemahaman Tentang Konsep Demokrasi      Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber–sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak–hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan  negara dan hukum di Yunani Kuno  dan dipraktekkan dalam kehidupan bernegara antara abad  4 SM - 6 M. Pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya,  demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung ( direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan- k...

Kasus Penyelewengan Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Solusinya Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Menurut UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. Salah satunya ya...